JMEDIA PEKANBARU – Aksi unjuk rasa besar-besaran kembali mengguncang Kantor Gubernur Riau, Rabu (24/6/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat turun ke jalan untuk melayangkan protes keras terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Kemarahan massa dipicu oleh pernyataan kontroversial SF Hariyanto dalam forum paripurna DPRD Riau beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, SF Hariyanto secara terbuka menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyebab utama minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan defisit anggaran di Provinsi Riau, dengan dalih tertutupnya kantin-kantin sekolah akibat program nasional tersebut.
SF Hariyanto Dinilai Lepas Tanggung Jawab
Koordinator Lapangan aksi, David Jerry, dalam orasinya menegaskan bahwa narasi yang dibangun SF Hariyanto merupakan bentuk pengalihan isu yang tidak mendasar. David menuding defisit anggaran yang terjadi di Riau murni akibat ketidakmampuan manajerial SF Hariyanto selama menjabat, baik saat menjadi Pj Gubernur maupun kini sebagai Plt Gubernur.
“Jangan kambing hitamkan program Presiden untuk menutupi kegagalan Anda. Defisit ini adalah akumulasi dari kebijakan anggaran yang tidak realistis dan di luar kemampuan keuangan daerah sejak masa jabatan saudara,” tegas David di hadapan massa aksi.
Menurut massa, klaim bahwa retribusi kantin sekolah sebagai penyumbang defisit merupakan alasan yang dicari-cari dan tidak logis. Aksi ini pun memuncak pada tuntutan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera mencopot SF Hariyanto dari jabatannya karena dianggap tidak mampu mengelola tata kelola keuangan daerah dengan sehat, yang berujung pada banyaknya tunda bayar di lingkungan Pemprov Riau.
Tuntutan Evaluasi Menyeluruh
Setelah sempat melakukan longmarch dari kawasan Pustaka Wilayah menuju gerbang Kantor Gubernur Riau, massa akhirnya diterima oleh Asisten II Pemprov Riau. Dalam kesempatan tersebut, massa menyerahkan enam poin pernyataan sikap yang intinya mendesak transparansi total atas kondisi keuangan daerah.
Adapun poin utama pernyataan sikap tersebut meliputi:
Transparansi Anggaran: Menuntut keterbukaan mengenai besaran dan penyebab riil defisit anggaran.
Penolakan Kambing Hitam: Menolak upaya menjadikan kebijakan strategis nasional (MBG) sebagai alat pembenaran kegagalan daerah.
Audit Kinerja: Mendesak evaluasi menyeluruh atas pengelolaan APBD dan melakukan penghematan pada belanja non-prioritas.
Desakan Pencopotan: Mendorong Mendagri untuk mengevaluasi posisi SF Hariyanto sebagai Plt Gubernur Riau karena dinilai gagal menjaga stabilitas fiskal daerah.
Hingga aksi berakhir pada pukul 16.15 WIB, pihak Pemprov Riau melalui Asisten II menyatakan permohonan maaf dan berjanji akan menampung aspirasi masyarakat. Meski demikian, massa menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan melakukan aksi lanjutan jika tidak ada perbaikan nyata dalam tata kelola anggaran di bawah kepemimpinan SF Hariyanto.
Analisis Krisis Fiskal: Defisit Riau dan Narasi “Kambing Hitam”
Situasi di Riau saat ini mencerminkan adanya ketegangan antara tata kelola fiskal daerah dan narasi politik. Fenomena defisit anggaran di bawah kepemimpinan SF Hariyanto bukanlah isu baru, namun pernyataan yang menyalahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memicu pergeseran persepsi publik dari “masalah teknis anggaran” menjadi “masalah kepemimpinan”.
1. Akar Masalah: Kegagalan Manajerial vs. Alasan Eksternal
Defisit anggaran yang dialami Pemprov Riau ditengarai bukan disebabkan oleh faktor eksternal seperti MBG, melainkan akumulasi dari:
Ekspansi Anggaran yang Tidak Terukur: Adanya kebijakan belanja yang melebihi proyeksi pendapatan riil, yang berujung pada fenomena tunda bayar (kewajiban Pemprov kepada pihak ketiga yang tidak terbayarkan).
Ketergantungan pada PAD yang Tidak Stabil: Retribusi kantin sekolah—yang disebut SF Hariyanto—secara makro ekonomi daerah memiliki kontribusi yang sangat marjinal. Menjadikan ini sebagai alasan defisit menunjukkan indikasi kelemahan dalam menyusun skala prioritas pendapatan.
Lemahnya Fungsi Pengawasan (Check and Balances): Defisit yang berlarut sejak era Pj Gubernur hingga Plt saat ini menandakan tidak adanya koreksi internal yang efektif dalam perencanaan APBD.
2. Implikasi Politik: Menantang Kebijakan Strategis Nasional
Langkah SF Hariyanto menyalahkan program MBG adalah langkah yang berisiko tinggi secara politis:
Disharmoni dengan Pemerintah Pusat: MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo. Memposisikan program ini sebagai “penghambat pendapatan daerah” dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpatuhan atau resistensi terhadap agenda nasional, yang berpotensi menurunkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kepemimpinan SF Hariyanto.
Kehilangan Kepercayaan Publik: Publik melihat ini sebagai bentuk penyangkalan (denial) terhadap kegagalan birokrasi. Masyarakat tidak lagi melihat defisit sebagai masalah ekonomi semata, tetapi sebagai masalah integritas dan transparansi pejabat publik.
3. Risiko Terhadap Stabilitas Daerah
Jika tidak ditangani dengan serius, dinamika ini akan berdampak buruk pada:
Aspek Potensi Dampak Negatif
Kepercayaan Investor Ketidakpastian anggaran dan masalah tunda bayar menurunkan minat investor karena risiko kontraktor yang tinggi.
Layanan Publik Penghematan anggaran yang dipaksakan akibat defisit biasanya akan memangkas belanja publik dan infrastruktur mendasar.
Stabilitas Sosial Gelombang unjuk rasa yang terus berulang akan menciptakan citra daerah yang tidak kondusif, yang mengganggu iklim sosial.
4. Langkah Korektif yang Mendesak
Untuk meredam gejolak dan memperbaiki tata kelola, diperlukan langkah konkret di luar permohonan maaf:
Audit Investigatif oleh Inspektorat atau BPK: Diperlukan transparansi mengenai ke mana larinya anggaran selama periode tunda bayar terjadi.
Rasionalisasi Belanja Non-Prioritas: Menghentikan proyek-proyek pencitraan atau belanja rutin yang bersifat konsumtif agar fokus pada kewajiban tunda bayar.
Restrukturisasi Tim Anggaran: Mengevaluasi peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggap lalai dalam memproyeksikan PAD dan belanja.
Komunikasi Publik yang Jujur: Mengakui adanya salah kelola lebih terhormat daripada menggunakan program nasional sebagai tameng.
Catatan: Pernyataan SF Hariyanto yang menyalahkan MBG kemungkinan besar hanya menjadi pemicu (trigger) dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap tata kelola APBD Riau selama masa jabatannya. Jika Mendagri melakukan evaluasi, fokus utamanya kemungkinan besar bukan pada klaim kantin sekolah, melainkan pada kesehatan fiskal (fiscal health) Provinsi Riau yang kian memburuk.
(Rls).
