JURNALIST MEDIA JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung melakukan langkah signifikan dalam pengusutan dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pada Rabu (7/1), tim penyidik mendatangi kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mendalami prosedur alih fungsi kawasan hutan yang diduga menjadi celah praktik rasuah.
Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran sebelumnya sempat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) ini menandai dibukanya kembali babak baru pengusutan perkara yang melibatkan sektor sumber daya alam dan kehutanan tersebut.
Pengumpulan Dokumen di Lingkungan Kemenhut
Sejak pagi hari, penyidik melakukan penyisiran di sejumlah ruangan strategis di kantor kementerian yang kini dipimpin oleh Raja Juli Antoni tersebut. Fokus utama penyidik adalah menelusuri kebijakan administrasi terkait perubahan status kawasan hutan di wilayah Sulawesi Tenggara.
Meski terlihat membawa sejumlah barang bukti, pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan tindakan penggeledahan paksa, melainkan bagian dari koordinasi teknis untuk melengkapi berkas perkara.
Sekitar pukul 16.39 WIB, rombongan penyidik yang mengenakan seragam atasan merah dan celana krem meninggalkan lokasi melalui Lobi Pintu 3. Dalam pantauan, penyidik membawa satu kotak kontainer dan dua bundel map merah yang diduga berisi dokumen krusial terkait perizinan lahan.
Pernyataan Para Pihak
Hingga saat ini, pihak terkait memberikan tanggapan mengenai aktivitas intensif di kantor kementerian tersebut:
Pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung): Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi keberadaan tim JAMPidsus di Kemenhut untuk kepentingan validasi data.
“Kegiatan tersebut merupakan proses pencocokan dan pengumpulan data guna melengkapi penyidikan perkara perubahan fungsi kawasan hutan yang berkaitan dengan tambang nikel di Konawe Utara. Proses ini dilakukan secara kooperatif, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai upaya paksa atau penggeledahan,” ujar Anang.
Pernyataan Kementerian Kehutanan (Kemenhut): Meski belum mengeluarkan rilis resmi secara tertulis, sumber internal kementerian menyatakan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum.
“Pihak kementerian bersikap terbuka dan kooperatif terhadap proses yang sedang berjalan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk melakukan verifikasi dokumen guna memastikan transparansi dalam tata kelola kawasan hutan.”
Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Terkait langkah Kejagung yang “menghidupkan” kembali perkara yang pernah di-SP3, pihak KPK memberikan tanggapan normatif mengenai sinergi antarlembaga.
“KPK menghormati kewenangan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara tersebut. Kami mendukung setiap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi selama sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan bukti-bukti baru yang ditemukan.”
Menanti Aktor Intelektual
Langkah berani Kejagung ini memicu harapan publik akan tuntasnya kasus nikel Konawe Utara yang selama ini dianggap mandek. Fokus pada “pintu masuk” korupsi melalui alih fungsi hutan dinilai sebagai strategi jitu untuk menyasar pemberi izin di tingkat kementerian teknis.
Kini, publik menanti sejauh mana penyidikan ini akan berkembang dan siapa saja pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal yang merugikan kekayaan alam negara tersebut***
Sumber informasi: MataXpost
