JAKARTA – Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk terhadap tekanan Amerika Serikat. Ia menyerukan persatuan nasional untuk menghadapi upaya yang disebutnya sebagai strategi Washington dan Israel melemahkan Republik Islam.
Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei di sebuah masjid di Teheran dan dipublikasikan di situs resminya, Senin (25/8/2025). Ucapan itu muncul dua bulan setelah perang 12 hari antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat.
Khamenei mengklaim, serangan Israel dan AS pada Juni lalu yang menargetkan fasilitas nuklir utama Iran bertujuan mengguncang pemerintahannya. Ia bahkan menyebut sehari setelah Iran diserang, agen-agen Amerika bertemu di Eropa untuk membicarakan skenario pemerintahan baru jika Republik Islam tumbang.
“Bangsa Iran, dengan berdiri teguh bersama angkatan bersenjata, pemerintah, dan sistem, telah memberikan pukulan telak kepada musuh-musuhnya,” ujarnya.
Khamenei memperingatkan tentang bahaya perpecahan internal yang menurutnya dipicu oleh kekuatan asing. “Jalan ke depan bagi musuh adalah menciptakan perselisihan. Agen-agen Amerika dan rezim Zionis berusaha menebar perpecahan,” katanya.
Meski mengakui adanya perbedaan pendapat di dalam negeri, ia menegaskan bahwa rakyat tetap bersatu dalam membela sistem dan melawan musuh.
Hubungan Iran dan Amerika Serikat memburuk sejak Revolusi Islam 1979 yang diikuti krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS di Teheran. Hingga kini, Washington terus memberlakukan gelombang sanksi terhadap Iran, terutama terkait program nuklirnya.
Amerika Serikat dan sekutunya menuduh Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir, tuduhan yang berulang kali dibantah Teheran.
Perang Juni lalu meletus di tengah rencana perundingan putaran keenam program nuklir antara Teheran dan Washington, namun konflik tersebut membuat negosiasi terhenti.
Pada Selasa (26/8/2025), Iran dijadwalkan kembali menggelar pertemuan dengan Inggris, Prancis, dan Jerman. Negara-negara Eropa itu telah memperingatkan akan menjatuhkan kembali sanksi jika tidak tercapai kesepakatan. ***
