JURNALIST MEDIA MERANTI –
LAPORAN KHUSUS KEPADA BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERIHAL: EVALUASI STRATEGIS DAN DESAKAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL PT NASIONAL SAGO PRIMA (NSP) PASCA-BENCANA BANJIR KANAL DI KEPULAUAN MERANTI
I. PENDAHULUAN
Laporan ini disusun sebagai respons cepat atas krisis lingkungan dan sosial yang melanda warga Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Insiden yang memuncak pada tanggal 23-24 Desember 2025 ini bukan merupakan bencana alam murni, melainkan akibat kegagalan sistemik manajemen air pada kanal konsesi PT Nasional Sago Prima (NSP) yang menyebabkan banjir bandang di kawasan pemukiman warga.
II. KRONOLOGI DAN PENYEBAB TEKNIS
Bencana bermula pada 21 Desember 2025, ketika pihak perusahaan melakukan pengoperasian pintu air (watergate) tanpa koordinasi dengan otoritas desa setempat. Pembukaan pintu air secara masif dari area konsesi lahan gambut mengakibatkan debit air meluap melampaui kapasitas tampung kanal dan langsung mengarah ke pemukiman warga di Desa Lukun dan Desa Teluk Buntal. Kelalaian dalam SOP mitigasi air ini menjadi penyebab utama terendamnya ratusan hunian warga selama lebih dari satu pekan.
III. ESTIMASI KERUGIAN TOTAL DAN KERUSAKAN FASILITAS PUBLIK
Berdasarkan verifikasi lapangan sementara, total kerugian ekonomi dan sosial diperkirakan mencapai Rp5 Miliar hingga Rp7 Miliar. Rincian kerugian mencakup:
Sektor Hunian: Lebih dari 250 rumah warga mengalami kerusakan pada struktur bangunan bawah, kerusakan alat elektronik, dan perabotan rumah tangga akibat rendaman air asam gambut.
Sarana dan Prasarana Desa: Kerusakan signifikan pada akses jalan semenisasi desa yang mengalami penurunan fondasi (ambles), kerusakan jembatan penghubung antar dusun, serta terganggunya fasilitas sanitasi umum dan sumber air bersih warga.
Sektor Pertanian Rakyat: Hektaran kebun sagu rakyat dan tanaman palawija warga dipastikan gagal panen akibat genangan air yang membawa sedimen dari area konsesi.
Sektor Pendidikan dan Ibadah: Terhentinya aktivitas di beberapa sekolah dan rumah ibadah karena akses yang terputus dan ruang bangunan yang tergenang.
IV. PROFIL DAN REKAM JEJAK PT NASIONAL SAGO PRIMA (PT NSP)
Nasional Sago Prima merupakan anak perusahaan dari Sampoerna Agro Group yang mengelola konsesi lahan seluas kurang lebih 21.418 hektar di Kepulauan Meranti untuk industri pengolahan sagu. Perusahaan ini memiliki catatan kelam dalam pengelolaan lingkungan hidup, di mana pada tahun 2016 pernah divonis bersalah oleh pengadilan atas kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2014 dengan denda mencapai ratusan miliar rupiah. Insiden banjir kanal tahun 2025 ini membuktikan bahwa perusahaan tidak melakukan perbaikan fundamental dalam sistem tata kelola air di lahan gambut yang sangat rentan.
V. DESAKAN TOKOH MASYARAKAT DAN ANALISIS RISIKO SOSIAL
Tokoh masyarakat Meranti secara kolektif menyatakan bahwa keberadaan PT NSP saat ini lebih banyak menjadi ancaman ekologis bagi warga lokal. Terdapat tuntutan keras agar pemerintah pusat segera:
Mencabut Izin Operasional: Mengingat pelanggaran yang bersifat repetitif (berulang) baik dari aspek kebakaran maupun kegagalan manajemen air.
Audit Kepatuhan Total: Melakukan investigasi menyeluruh terhadap izin lingkungan dan teknis pembangunan kanal yang dianggap mengabaikan keselamatan warga di wilayah hilir.
Ganti Rugi Penuh: Menuntut PT NSP membiayai seluruh perbaikan infrastruktur desa yang rusak serta memberikan kompensasi tunai atas kerugian ekonomi keluarga terdampak.
VI. REKOMENDASI TINDAKAN
Disarankan kepada Bapak Presiden untuk menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri ATR/BPN guna melakukan peninjauan ulang status izin PT NSP di Kepulauan Meranti. Diperlukan tindakan tegas berupa sanksi administratif berat hingga pencabutan izin permanen demi melindungi kedaulatan warga dan kelestarian ekosistem gambut nasional.
Hormat kami, Tim Analis Kebijakan Lingkungan dan Sosial Lembaga Independen Pemantau Bahan Bakar dan Gas (LIPBB MIGAS) Riau bersama Masyarakat Kepulauan Meranti Terdampak Bencana oleh PT NSP***
