Jakarta – Apa yang disebut oleh Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam acara Reuni 5 Tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Yogyakarta, 18 Agustus 2025 lalu terjadi.
Seperti diketahui bahwa Jenderal Gatot saat itu mengeluarkan pernyataan mengejutkan adanya gerakan sistematis dari lingkaran pemerintahan yang bertujuan untuk mendelegitimasi dan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
“Ada gerakan sistematis dan sabotase struktural dari kabinet yang disusun Pak Prabowo sendiri untuk menjatuhkan presiden. Sebagai rakyat yang taat kepada pemimpinnya tentulah wajib bagi kita untuk melindungi Presiden sebagai pemimpin negara,” tegasnya.
Dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun, Gatot menyebut sejumlah kebijakan kontroversial dari para menteri sebagai bentuk insubordinasi terhadap kepala negara.
Gatot Nurmantyo dalam penjelasannya mengurai tindakan maupun ucapan para menteri ataupun pejabat yang secara didesain untuk menjatuhkan Citra Presiden RI.
“Maka sudah sepantasnya rakyat bergerak dan jangan berdiam diri untuk mendukung presiden negaranya dari serangan pembuat skenario biadab,” ujarnya.
Ia menyoroti kebijakan kontroversi yang akhirnya dibatalkan Presiden Prabowo dari menteri maupun pejabat tinggi negara yang merongrong citra Presiden.
Bulan Januari 2025 Sri Mulyani menaikkan PPN 20%. Januari 2025 heboh ditemukan adanya pagar laut di Tangerang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono insubordinasi terhadap Presiden yang memerintahkan untuk membongkar dengan alasan untuk barang bukti. Februari 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuat isue tentang pembatasan gas melon yang akhirnya menimbulkan koran jiwa karena antrian.
Februari 2025 heboh bensin oplosan sehingga masyarakat berbondong-bondong beli dari pom bensin asing. Maret 2025 Menpan RB menunda pengangkatan CPNS dan PPK.
PPATK melakukan pemblokiran rekening dormant yang tidak aktif selama 3 bulan yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya menyimpan uang di bank, ditambah lagi rekening yang menyangkut rekening TKW/TKI. Pada saat itu 122 juta rekening diblokir. Di bulan April sengaja tidak ada gerakan takut diidentikkan dengan April mop.
Bulan Juni 2025 Mendagri bikin heboh 4 pulau di propinsi Aceh akan diberikan ke propinsi Sumut. Bulan Juli 2025, Komdigi mengeluarkan pernyataan bahwa WA call hanya berlaku bagi yang menggunakan WA Premium. Akhir Juli 2025, Nusron mengatakan tanah menganggur 2 tahun disita negara.
Dan lain-lain tindakan maupun ucapan yang diperbuat pejabat negara yang akan berbuntut buruknya citra Presiden Prabowo. Gatot menggarisbawahi sebagai sabotase struktural. “Saya menduga ini sabotase struktural yang dilakukan oleh struktur pemerintahan sendiri. Kalau tidak terima, panggil saya,” tegas Gatot.
Menurutnya, jika tidak diantisipasi, gerakan ini bisa menjadi “bom waktu” yang mengarah pada pemakzulan. Masih di bulan yang sama, Gatot menyebut ada permasalahan lain yang membuat heboh, yakni Pertamax oplosan terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023.
“Heboh bensin oplosan. Kalau terlambat diketahui mesin motor masyarakat kecil itu rusak itu. Akhirnya berbondong-bondong ngisi bahan bakar di Shell,” kata Gatot. Berdasarkan sejumlah permasalahan yang terjadi, Gatot menduga hal tersebut tidak terjadi begitu saja. Melainkan ada kesengajaan untuk melakukan sabotase.
“Saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri, saya menduga itu. boleh saya menduga seperti itu,” kata Gator.
Ia menduga upaya sabotase tersebut sengaja dilakukan oleh lingkr pemerintahan kepada Prabowo.
“Sabotase struktural yang dilakukan oleh pemerintah kepada presiden,” kata Gatot. Lagi-lagi Istana harus turun langsung dalam menyelesaikan permasalahan para pembantu presiden.
Kali ini yang kena sorot ialah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengenai keputusan memundurkan jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Belakangan, Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memituskan untuk mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk formasi tahun 2024.
“Baru tiga bulan di tahun yang baru sudah seperti itu,” kata Gatot. Gatot kemudian menyoroti sejumlah polemik lain yang menjadi ramai di masyarakat dan mencoreng muka Prabowo. Menurutnya semua masalah yang terjadi memang bagian dari sabotase. Masalah-masalah tersebut, mulai dari pemblokiran rekening tidak aktif yang merupakan kebijakan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Kemudian persoalan tambang nikel di Raja Ampat, yang pada akhirnya Prabowo memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat.
“Siapa yang jelek? presiden lagi,” kata Gatot.
Hal lain yang menjadi sorotan ialah terkait pernyataan mengenai tanah dua tahun nganggur bisa disita oleh negara.
“Akhrinya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara, kami nganggur bertahun-tahun pemerintah tidak peduli,” kata Gatot.
Terbaru, mengenai pemberian abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto.
Keputusan Prabowo tersebut menuai kontra dan serangan. Gatot mengaku tahu siapa pihak yang menyerang dengan tujuan menggemakan narasi pemakzulan terhadap Prabowo.
“Keputusan presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan Youtuber Nusantara, akhirnya makzulkan Prabowo. Itu tujuan mereka memang,” kata Gatot.
Terakhir permasalahan yang dianggap memiliki kaitan dengan upaya sabotase adalah demo besar di Pati, Jawa Tengah, menuntut Bupati Sudewo mundur.
Demo besar-besaran tersebut merupakan buntut dari kebijakan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 250 persen.
“Tapi ini lah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya ulangi, bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan,” kata Gatot.
Melihat indikasi-indikasi tersebut, Gatot mengingatkan agar masyrakat tidak hanya berdiam diri, apalagi menjadi bagian dari upaya sabotase struktural untuk menjatuhkan Prabowo.
Gatot mengingatkan bahwa pergantian pemerintahan tidak menambah kesejahteraan, melainkan menimbulkan kebangkrutan.
Ia lantas mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan demo menuntut Prabowo mengganti menteri-menteri terkait.
“Ya kita ajak demo, ke mana? Ke presiden. Masa udah tau seperti ini masih mempertahankan menteri-menteri yang seperti itu,” kata Gatot.
Sebagai informasi bahwa masih ada aksi dedemo lanjutan. Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan sebagai berikut;
Beberapa informasi menyebut, aksi unjuk rasa di berbagai daerah terus bergulir pada 1-3 September 2025. Pemerintah pun sudah mengantisipasi aksi-aksi yang mengarah pada perusakan dan pelanggaran hukum bakal ditindak tegas oleh TNI-Polri.
Hal itu tertuang dalam isi rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Minggu malam, 31 Agustus 2025.
“Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi dan pejabat serta institusi negara beliau (Presiden Prabowo) telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum,” ujar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam konferensi pers usai rapat kabinet.
