JAKARTA – Komisi Hukum DPR RI memastikan akan memanggil sejumlah Kapolda dan pejabat kementerian untuk membahas tambang ilegal yang disorot Presiden Prabowo Subianto. Isu ini sebelumnya mencuat dalam pidato kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).
Ketua Komisi Hukum DPR, Habiburokhman, menilai persoalan tambang ilegal harus ditangani serius karena menimbulkan kerugian besar bagi negara.
“Setelah kunker ke tiga daerah kami akan mengundang mereka,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/8/2025).
Habiburokhman mengungkapkan, praktik tambang ilegal ditaksir merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Padahal, menurutnya, dana sebesar itu sangat dibutuhkan untuk membiayai program kerakyatan Presiden Prabowo yang menelan anggaran besar, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga food estate.
Rencana DPR ini muncul setelah Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). Rapat berlangsung lebih dari empat jam dan dihadiri Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, serta sejumlah menteri.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyebut rapat tersebut membahas langkah penertiban tambang ilegal dan kawasan hutan. Dalam unggahan Instagram @sekretariat.kabinet, Teddy membagikan foto sejumlah menteri hadir, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menlu Sugiono, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.
Dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Presiden Prabowo bahkan memperingatkan keras jenderal TNI maupun Polri yang menjadi beking tambang ilegal.
“Saya beri peringatan, baik jenderal dari TNI atau polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya. ***
