JURNALIST MEDIA SELATPANJANG – Kontradiksi tajam menyeruak di Kepulauan Meranti. Di satu sisi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) EMP Malacca Strait SA tengah gencar melakukan eksplorasi masif dengan target produksi mencapai 5.800 barel minyak per hari (BOPD).
Macam berbalas pantun nampaknya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyambut dengan sukacita atas gagasan ini sambil berbisik tipis “jangan Lupe ye, CSR 3% ke aku kan? Agaknyelah? Atau dah habis pulak barang tu dipakai kala nak kampanye dulu tak?” Bisik – bisik Parlemen Kedai Kopi Acik.
Ambisi Produksi di Tengah Optimisme Pusat
Pihak manajemen EMP Malacca Strait menegaskan komitmennya untuk meningkatkan lifting nasional melalui pengembangan lapangan-lapangan baru di Wilayah Kerja (WK) Malacca Strait. Upaya ini mencakup:
Pengeboran Sumur Eksplorasi: Fokus pada struktur yang memiliki potensi cadangan besar.
Target Produksi: Mengejar angka 5.800 barel per hari guna mendukung ketahanan energi nasional.
Investasi Infrastruktur: Pembangunan fasilitas penunjang untuk mempercepat aliran minyak dari sumur ke titik serah.
Kritik Tajam Masyarakat: “55 Tahun Menyedot, Apa Hasilnya?”
Narasi keberhasilan industri tersebut berbenturan keras dengan realitas di lapangan. LEMBAGA INDEPENDEN PEMANTAU BAHAN BAKAR MINYAK BUMI DAN GAS [LIPBB MIGAS] KEPULAUAN MERANTI melontarkan kritik pedas terkait minimnya dampak ekonomi bagi daerah meski pengerukan sumber daya alam telah berlangsung lebih dari 55 tahun.
“Sudah lebih dari setengah abad minyak kami dikuras, sejak era pendahulu EMP hingga sekarang. Namun, Meranti tetap menjadi salah satu daerah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Riau. Kita tidak butuh sekadar angka produksi, kita butuh keadilan ekonomi,” tegas RAMLAN ABDULLAH ketua LIPBB MIGAS sekaligus tokoh kunci berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti.
Poin Utama Perdebatan Isu terkait Sentral Klaim Korporasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah
Kontribusi Ekonomi Setoran DBH (Dana Bagi Hasil) ke Kas Negara. Skema bagi hasil dianggap tidak transparan dan tidak adil bagi daerah penghasil.
Tenaga Kerja Penyerapan tenaga kerja lokal sesuai prosedur. Dominasi pekerja luar; posisi strategis jarang diisi putra daerah.
Lingkungan Operasional diduga tak sesuai standar AMDAL
Ancaman abrasi dan kerusakan ekosistem pesisir akibat aktivitas industri. Kemiskinan Program CSR telah dijalankan. CSR dinilai hanya “kosmetik” dan tidak menyentuh akar kemiskinan struktural.
Analisis: Paradoks Daerah Kaya yang Miskin
Keberadaan EMP Malacca Strait dan “leluhurnya” (perusahaan terdahulu) selama 55 tahun seharusnya mampu mengubah wajah infrastruktur Meranti secara signifikan. Namun, kenyataan bahwa Meranti masih berjuang melawan isolasi geografis dan keterbatasan fiskal memicu sentimen bahwa daerah hanya dijadikan “sapi perahan” untuk kepentingan pusat dan korporasi.
“HELAT ini bukan sekadar soal angka produksi 5.800 barel, melainkan soal MARTABAT DAERAH. Jika eksplorasi baru ini tidak dibarengi dengan revisi kebijakan yang berpihak pada rakyat Kepulauan Meranti, maka target produksi tersebut hanya akan menambah panjang DARTAR LUKA eksploitasi di Tanah Melayu” tegas RAMLAN***
